American women's suffrage activists were fascinated with suffrage themed postcards. They collected them, exchanged them, wrote about them, used them as fundraisers and organized postcard day campaigns. The cards they produced were imaginative and ideological, advancing arguments for the enfranchisement of women and responding to antisuffrage broadsides. Commercial publishers were also interested in suffrage cards, recognizing their profit potential. Their products, though, were reactive rather than proactive, conveying stereotypes they assumed reflected public attitudes--often negative--towards the movement. Cataloging approximately 700 examples, this study examines the visual rhetoric of suffrage postcards in the context of the movement itself and as part of the general history of postcards.
Step-by-step guidance on how to write effective grants that get the funding you need. Complete with examples of fully-completed proposals, you'll also get an easy-to-use companion website containing guide sheets and templates that can be easily downloaded, customized, and printed. The authors provide examples of completed proposals and numerous case studies to demonstrate how the grant-seeking process typically works. Order your copy today!
Tetapi kalau masing - masing pihak mementingkan diri sendiri , maka yang
terjadi adalah konflik dan pertentangan dan inilah yang terjadi dalam ekonomi
dunia selama ini . Zakat adalah suatu mekanisme untuk menjaga keseimbangan
...
baik dan berkualitas (zhurriyatan thayyibah) menuju terciptanya masyarakat
yang baik yang diridai oleh Allah SWT. 2 . Tujuan Perkawinan Perkawinan dalam
Islam bertujuan untuk membentuk keluarga Muslim yang sakinah, bahagia,
sejahtera dan kekal, penuh ... harus ditegakkan di atas fondasi yang kokoh dan
kuat, prioritas pertimbangan dalam memilih pasangan hendaklah masalah
agama, dan 334.
Buku ini menyandang gelar “Winner of the American Political Science Association’s Gladys M. Kammerer Award for the best political science publication in 1987 in the field of US. Nation policy.” Tidak mengherankan bila di Amerika Serikat, begitu terbit, buku ini langsung dijadikan salah satu buku teks pilihan dalam kuliah Etika Politik Pejabat Negara. Namun buku ini, untuk kita di Indonesia barangkali cukup berat untuk dibaca oleh kalangan umum. Disamping perbedaan kultur, mereka yang cukup asing dengan dunia filsafat moral dan filsafat politik, serta tidak tahan dalam mengikuti argument-argumen yang cukup ‘njelimet’, mungkin akan merasa buku ini tidak semenarik buku-buku lain tentang politik. Kepada para etikawan politik dan para ilmuwan politik yang meminati dimensi etis dari wilayah bidang kajian studi mereka, buku yang tidak mudah ini dipersembahkan
tanggung jawab atas suatu hasil tergantung sebagian pada kontribusi yang
sesungguhnya dilakukan oleh individu, atau yang sudah dilakukannya. Versi
kedua model kolektif — lebih menyalahkan kolektivitas daripada anggota
khususnya — kadang-kadang digambarkan dengan contoh-contoh hipotetis dari
suatu perampokan kereta api di zaman kuno.20 Seorang bandit yang bersenjata
menodong segerbong penumpang dan melarikan uang mereka. Semua
penumpang, atau ...
Kebijakan kesehatan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan di bidang kesehatan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR atau DPRD yang sering disebut sebagai elit kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap lahirnya suatu kebijakan. Di era otonomi daerah yang mengandung pengertian desentralisasi termasuk di bidang kesehatan berdasarkan UU (Undang-Undang) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya dirubah lagi melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan peningkatan porsi kebijakan kesehatan pada tataran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga menuntut kemampuan analisis yang mumpuni terhadap berbagai kebijakan kesehatan di kalangan stakeholder kesehatan terlebih para praktisi dan akademisi kesehatan di daerah, selaras meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan dan adanya perubahan tingkat kewenangan dalam pembangunan sektor kesehatan yaitu dari pendekatan yang bersifat sentralistik menjadi pendekatan desentralisasi. Hasil analisis kebijakan kesehatan diharapkan dapat menjadi input untuk “melahirkan” kebijakan kesehatan yang mampu mencegah dan mengatasi kompleksitas berbagai masalah kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di era desentralisasi kesehatan dewasa ini. Buku ini disusun sedemikian rupa guna memenuhi tuntutan sebagaimana yang diharapkan di atas. Buku ini dapat dipergunakan oleh para akademisi seperti mahasiswa, dosen dan para pembuat kebijakan di bidang kesehatan serta masyarakat umum lainnya yang memerlukan bahan bacaan mengenai analisis kebijakan di bidang kesehatan. Buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan materi bagi dunia pendidikan dan pembaca yang berminat pada kebijakan kesehatan.
d) Pada saat wawancara, setiap pewawancara didampingi oleh satu orang
pengawas dan satu orang petugas perekam data untuk menjamin data hasil
wawancara akurat dan tidak lupa jawabannya. 10.2.3. Analisis Data Sekunder
Metode analisis data sekunder sering dinamakan existing statistics. Sumber data
sekunder dapat berasal dari database instansi, dokumen data statistik atau
laporan hasil penelitian. Dalam penelitian analisis data sekunder, peneliti
mengumpulkan ...
