Sebanyak 8 item atau buku ditemukan
catatan atas pengalaman pengawalan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) dan pelaksanaan citizen report card (CRC) di lima daerah
Integrated system in combating and preventing corruption practices in local government of Indonesia.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (
1987) dan menyelesaikan Master of Law (LLM) di University of Leiden, The
Netherlands pada Public International Law (1996). Aktif terlibat ... Menyelesaikan
S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002) dan sekarang
sedang dalam proses menyelesaikan tesisnya pada Magister Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Tata Negara
. Pernah aktif ...
Pemahaman kata "korupsi" bagi setiap warga negara atau kelompok masyarakat
sangat bervariasi tergantung pada banyak hal, seperti politik, ekonomi, kultur/
budaya, pendidikan, moral dan etika, adat kebiasaan, pola pikir, baik secara
lokal atau daerah maupun secara nasional, sehingga korupsi dianggap sebagai
suatu perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berma-syarakat,
berbangsa dan bernegara ; sebagai suatu kesempatan untuk memperkaya diri,
keluarga ...
round table discussion, Konvensi Nasional IKAL IV, Jakarta, 1 April 2005
Pemahaman kata "korupsi" bagi setiap warga negara atau kelompok masyarakat
sangat bervariasi tergantung pada banyak hal, seperti politik, ekonomi, kultur/
budaya, pendidikan, moral dan etika, adat kebiasaan, pola pikir, baik secara
lokal atau daerah maupun secara nasional, sehingga korupsi dianggap sebagai
: d suatu perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. d suatu kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga
dan ...
On the need for coordination among judicial branch of Indonesia in order to combating corrupt practices in Indonesia.
On the need for coordination among judicial branch of Indonesia in order to combating corrupt practices in Indonesia.
Legal aspects on combating corrupt practices in Indonesia.
Legal aspects on combating corrupt practices in Indonesia.
hukum pidana nasional dan internasional
Legal aspects of the elimination of corruption in Indonesia.
si pembuat (pejabat) itu, yang dijawab juga rakyat Jika demikian kata Khalifah
Umar, tidak usah dipotong tangannya karena ia mempunyai saham di dalamnya.
23 Jika demikian "pandangan" Islam tentang korupsi (penggelapan uang negara
), hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan hukum pidana positif
Indonesia, yang penggelapan oleh pejabat (Pasal 415 KUHP yang telah
diadopsi menjadi delik korupsi oleh UU No. 20 Tahun 2002) diancam dengan
pidana yang lebih ...
