Sebanyak 22 item atau buku ditemukan

Analisis kebijakan dan manajemen otonomi daerah kontemporer

Kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan
rezim Orba yang telah berkuasa ... Dalam kurun tersebut Indonesia telah
mengalami berbagai macam perubahan di bidang ekonomi. ... Denyut nadi
kehidupan 21 Analisis Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah Kontemporer
Bab ...

Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah

... urusan yang bersifat nasional, misalnya politik luar negeri, keamanan,
pertahanan, keuangan, pengaturan hukum, keagamaan, kebijakan ekonomi
makro, dan kebijakan politik makro sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat.

Desentralisasi, demokratisasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Politics of decentralization, democracy, and financial accountability of local government in Indonesia; papers of a workshop held 25-27 March, 2002 in Semarang, Indonesia.

Politics of decentralization, democracy, and financial accountability of local government in Indonesia; papers of a workshop held 25-27 March, 2002 in Semarang, Indonesia.

Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat

Regional development and community empowerment towards autonomy with reference to Indonesian law on national development planning.

Mereka menilai kemajuan pekerjaan atau karir mereka terhadap rencana atau
harapan mereka. Lebih jauh, mereka menilai dan menggambarkan kemampuan,
sikap dan keterampilan mereka untuk menentukan apakah mereka secara efektif
 ...

Sistem manajemen kinerja otonomi daerah

Berdasarkan Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999, pemberian otonomi kepada
daerah pada dasarnya bertujuan untuk "meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan
demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi
antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan kebijakan otonomi daerah
berarti pemerintah ...

Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah periode 1999-2003

An evaluation of local governance performance of Indonesian district and municipal governments in providing public service, improving economic conditions, and generating a democratic environment.

An evaluation of local governance performance of Indonesian district and municipal governments in providing public service, improving economic conditions, and generating a democratic environment.

Strategi memperbesar investasi di daerah : menciptakan sistem ketahanan di era otonomi daerah yang kondusif dan dinamis

Otonomi penyelenggaraaan pemerintahan daerah

Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin

Regional autonomy in Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 148/2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah
Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 151/2000 tentang Tatacara Pemilihan, ...
Negeri Sipil TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
tahun 1999-2004 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II 1998/99,
Badan Pusat Statistik Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 22/
1999 tentang ...

titik berat otonomi pada daerah tingkat II