Sebanyak 7 item atau buku ditemukan

Reformasi administrasi

Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden : Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri

1986, Gus Dur dapat diterima oleh semua kalangan di Indonesia, baik Islam
maupun non-Islam, baik mayoritas maupun minoritas. Harapan besar
dibebankan ke pundak Gus Dur untuk merekat serta mengikat kembali persatuan
dan kesatuan bangsa, sesuai dengan komitmen awal kelompok politik Poros
Tengah sebagai promotor utama. Terpilihnya Gus Dur sendiri memang
merupakan kejutan besar dalam kehidupan politik bangsa. Ada beberapa alasan
. Pertama, Gus Dur ...

Himpunan kuliah hukum tata negara, 1962/1963

Kuliah M. Nasroen, disusun oleh G.D. Kusuma, untuk tingkat Sardjana Muda, Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan, Universitas Indonesia

Perbandingan antara demokrasi Eropa dan demokrasi Pancasila di Indonesia sebagai subyek penelitian demokrasi

Undang-Undang Dasar suatu negara dapat dirumuskan sebagai hukum dasar
negara itu yang tertulis dalam suatu dokumen, ... Sering suatu Undang-Undang
Dasar dipahami sebagai pelaksana pemerintahan menurut aturan-aturan
normatif ...

Ilmu perbandingan pemerintahan

Struycken sampai kepada eclecticisme jang skeptis. Pada dasarnja, Kelsen lebih
djauh lagi djalannja. Menurut Kelsen dan mazhabnja, jaitu mazhab Wina, Ilmu
Negara Umum harus setjara prinsipiel meninggalkan usaha memberi
pendjelasan terhadap sebab-musabab dari negara itu beserta bentuk-bentuknja.
Sesuatu organisasi negara hanja dapat ditindjau setjara hukum dalam sistem-
nja sendiri sadja; "Ursprungs-norm" dari suatu susunan negara jang tertentu
menentukan dan ...

Reformasi administrasi

kajian komparatif pemerintahan tiga presiden : Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

Dia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) serta
Bond A dan Bond B, kuliah di Akademi Accounting (1972) dan melanjutkan
pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya (1978). Pada tahun ...

Manajemen pemerintahan federal

perspektif Indonesia masa depan

Pajak yang dipungut daerah antara lain pajak kendaraan, perjudian, minuman
keras, kekayaan, tanah, bangunan, warisan, dan transportasi umum lokal.
Sedangkan pemerintah pusat mempunyai hak pungut terhadap pajak impor,
industri, asuransi, transportasi skala nasional, kebutuhan pokok, sekunder, valas,
dan sebagai- nya. Dalam situs Bisnis Indonesia, di internet, Mandala Harefa
menulis bahwa kerangka operasional teori federal menerangkan adanya
pembagian tugas ...