Sebanyak 28 item atau buku ditemukan

Demokrasi mencari bentuk

analisis politik Indonesia kontemporer

Laporan Publik diharapkan bisa berperan sebagai seberkas cahaya yang tidak
hanya menerangi ruang-ruang gelap dalam proses politik di DPRD, tetapi
sekaligus menjadi cahaya kehidupan yang membangkitkan kesadaran tentang ...

Otonomi daerah di era reformasi

On decentralization of government in Indonesia, comparison between the repealed Local Government Law no. 5 of 1974 and the current law, no. 22 of 1999.

On decentralization of government in Indonesia, comparison between the repealed Local Government Law no. 5 of 1974 and the current law, no. 22 of 1999.

Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999

On provincial autonomy according to Indonesian Law no. 22 of 1999 on Local Government.

On provincial autonomy according to Indonesian Law no. 22 of 1999 on Local Government.

Kumpulan peraturan penunjang pelaksanaan otonomi daerah, 1999-2000

Collection of Indonesian law, government regulations, presidential and ministerial decrees on regional autonomy.

Collection of Indonesian law, government regulations, presidential and ministerial decrees on regional autonomy.

Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia

On implementation of Indonesian law of the year 2004 regarding local government autonomy in government office practices in Sulawesi Selatan Province, Indonesia.

On implementation of Indonesian law of the year 2004 regarding local government autonomy in government office practices in Sulawesi Selatan Province, Indonesia.

Kapita selekta manajemen pemerintahan daerah

Management of local government in Indonesia; collected articles.

Management of local government in Indonesia; collected articles.

Himpunan peraturan perundang-undangan otonomi daerah dan peraturan pelaksanaan di sektor energi dan sumber daya mineral

Indonesian laws and regulations on local government and autonomy, with references to management of mines and mineral resources.

Indonesian laws and regulations on local government and autonomy, with references to management of mines and mineral resources.

Implementasi kebijakan otonomi daerah

analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah

Implementaion of local goverment related to civil service employee and local legislation in Indonesia.

... lintas kabupaten/ kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu
lainnya, meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara
makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial,
penelitian yang mencakup wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan regional,
pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/ pariwisata,
penanganan penyakit menular dan hama tanaman serta perencanaan tata ruang
propinsi.

Pokok-pokok pemerintahan daerah

History of local government in Indonesia.

Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan sumber daya
manusia, pendaya-gunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
strategis, ... Prinsip ini hendak menyatakan pula bahwa teori yang 111 '
TermriiAainan Gaerah pasfea Orde Saru.