Sebanyak 86 item atau buku ditemukan

Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik

Kartu kredit, kartu ATM-debit, dan uang elektronik ditujukan untuk mempermudah pelaku bisnis dalam bertransaksi. Dengan semakin maraknya pemanfaatan alat pembayaran berupa kartu (APMK) dan uang elektronik, buku panduan hukum yang terkait sangat diperlukan. Buku Untung Menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik ini menyajikan teori, dasar hukum, dan tip-tip yang digunakan dalam praktik transaksi sehari-hari. Dilengkapi dengan bonus alamat lembaga dan perusahaan yang terkait serta CD yang berisi peraturan perundang- undangan. Buku ini merupakan bacaaan wajib bagi para pengusaha (pelaku bisnis), manajer perusahaan, konsultan bisnis, konsultan hukum, para profesional, dan masyarakat umum. Mau untung dengan kartu kredit, kartu ATM-debit, dan uang elektronik? Baca dulu buku ini! -VisiMedia-

Ke11 penerbit uang elektronik tersebut meliputi: 1. Bank DKI Jakarta (Jak Card) 2
. Bank Central Asia Tbk (Flazz) 3. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Indomaret Card,
Gaz Card dan EToll Card) 4. Bank Mega Tbk (Studio Pass Card dan Smart Card)
 ...

Komunikasi Dahsyat dengan Hipnosis

-VisiMedia-

Ini merupakan variasi dari pola-pola sebelumnya yang serupa. “...dan Anda bisa
jadi takjub ketika mendapatkan banyak kesenangan yang bisa Anda ambil dari
kejadian-kejadian ini dan nikmati saja.” 10. “Sekarang, saya mengajak Anda
mengalami sesuatu yang baru..” Kalimat ini sangat efektif bagi klien yang
mengharapkan perubahan. Dalam perencanaan bisnis untuk individu atau
kelompok, kalimat ini akan memberikan harapan bahwa klien akan
mendapatkan sesuatu yang ...

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. #UndangUndang #UndangUndangPemda #Peraturan #PeraturanPemerintah #PemerintahanDaerah #DPRD #Pemerintah Daerah #KepalaDaerah #APBD #SejarahUndangUndangPemda

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat
atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan
tugas ...

Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU No. 27 Tahun 2009)

(2) Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada
lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan ...

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban beserta Penjelasannya

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 6. Perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada
Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga
lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang
ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap
proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal 3 Perlindungan
Saksi dan Korban ...

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

... nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; e. menjadi
advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang
dimaksud ...

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "petugas di
persidangan" adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban,
advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana
perdagangan ...

Undang-undang No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan & undang-undang No.23 thn 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing. Pasal 20
(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah
surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, kepada: a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1
huruf a ...

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-

Pasal 56 Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (1) (1) (2)
Pasal ...

Mencetak Superman Masa Depan

Revolusi Mindset, Peranan, & Cara Orangtua/Guru dalam Mendidik Anak

Sebagai orangtua bisa jadi Anda sudah hebat, tetapi Anda juga pasti ingin anak Anda lebih hebat daripada Anda. Orangtua adalah guru terbaik bagi anak. Orangtua tentu saja dapat meminta bantuan sekolah untuk membantu pendidikan anak. Namun, orangtua sebaiknya tidak melewatkan kesempatan untuk juga mendidik anak di rumah. Menjadi penanggung jawab aktif pendidikan anak akan memberikan berkah yang besar sekali bagi masa depan anak dan orangtua sendiri. Di sisi lain, guru yang mempunyai pengharapan dan kepercayaan yang tinggi kepada siswanya dapat memberikan pengaruh positif yang sangat besar. Kadang kala, saking banyaknya permasalahan yang dihadapi orangtua dan guru dalam mendidik anak, membuat mereka bingung menentukan strategi yang tepat dalam mengeluarkan dan melesatkan potensi anak. Akhirnya, strategi yang dipilih hanya didasarkan pada pengalaman masa kecil si orangtua dan guru, yang belum tentu sesuai dengan perkembangan zaman yang dilalui anak. Ir. Hartono Sangkanparan memaparkan hal-hal mendasar tentang anak yang sering luput dari perhatian dan tidak terpikirkan oleh orangtua dan guru. Tentang karakter anak dan cara menyikapinya, memilih pendidikan yang sesuai dengan anak, memilih metode pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sampai membekali anak dengan kecerdasan finansial sejak dini. -VisiMedia-

Dalam pendidikan formal, selain jenjang biasa setingkat SD, SMP, SMA, atau
SMK, tersedia juga SBI (sekolah bertaraf international), National Plus,
International Baccalaureate, pesantren, atau sekolah rumah. Dalam sekolah
rumah ...