Sebanyak 86 item atau buku ditemukan

Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program tersebut. Peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan nasional yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan kesehatan tingkat pertama (nonspesialistik) dan rujukan tingkat lanjutan (rawat jalan dan rawat inap). Setiap penduduk harus menjadi peserta jaminan kesehatan ini untuk mengantisipasi risiko menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan yang tidak sedikit jumlahnya. Prinsip kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga negara Indonesia adalah wajib meskipun yang bersangkutan telah memiliki jaminan kesehatan lain. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar jaminan kesehatan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara Indonesia baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun non-PBI, bahkan bagi orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Pendaftaran kepesertaan pun cukup mudah dan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui kantor BPJS Kesehatan, melalui mobile customer care, BPJS corner, bahkan secara online. Buku ini berisi panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Mulai dari pendaftaran peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI), mengetahui jumlah iuran, cara membayar, denda keterlambatan, pelayanan kesehatan yang akan didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilampirkan dalam buku ini. Baca buku ini dan daftarkan diri Anda serta keluarga ke BPJS Kesehatan sekarang juga! -VisiMedia- #KetenagakerjaanVisimedia

PENINGKATAN MUTU DAN PENAMBAHAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) Pasal 74 Peningkatan mutu dan penambahan manfaat
Jaminan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat ...

Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda. -VisiMedia- #KetenagakerjaanVisimedia

Peningkatan kesehatan (promotif) misalnya pemberian konsultasi; pencegahan
penyakit (preventif) misalnya imunisasi; penyembuhan penyakit (kuratif)
misalnya tindakan medik dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) misalnya
pelayanan ...

Undang-Undang dan peraturan tentang kepolisian negara Republik Indonesia

Indonesian law and government regulations concerning Indonesian National Police.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena
menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah
membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi ...

Undang-undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Persetujuan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ayat (1
) Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang dicalonkan oleh Panglima Tentara Nasional
Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengalihan
status menjadi Pegawai ...

Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat

Banyak pilihan usaha dalam kehidupan, tetapi tidak banyak orang yang sukses melakukannya. Semua itu tergantung pada kemampuan mengaktualisasikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Kesuksesan dalam berusaha didasarkan pada penguatan kemampuan kewirausahaan, keterampilan manajemen, dan pemanfaatan peluang usaha yang ada. Namun, keberhasilan berwirausaha juga sangat ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan karena sangat terkait dengan keberanian, ketegasan, kepribadian, dan kemampuan mengambil keputusan. Dengan begitu, kesuksesan berwirausaha ditentukan oleh ketepatan mengambil keputusan atas setiap peluang yang ada.

Pasalnya, kebesaran wirausaha dan usaha yang dilakukan tergantung pada
kerja cerdas seseorang dalam mengintegrasikan beberapa hal berikut. 1.
Kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual secara proporsional dan
profesional. 2.

Keuntungan & Risiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham

Selain mendapat gaji dan fasilitas lebih baik dari karyawan lainnya, direktur juga memiliki kewenangan yang tidak dimiliki organ perusahaan lain, yaitu hak penuh atas pengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan dalam urusan eksternal. Namun, pada perusahaan Perseroan Terbatas (PT), kewenangan direktur dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta dalam melaksanakan tugasnya diawasi langsung oleh komisaris. Dengan demikian, jika direktur melakukan kelalaian, sewaktu-waktu dapat diberhentikan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PT memiliki karakteristik pertanggungjawaban terbatas atas kebijakan direktur, komisaris, dan pemegang saham. Masing-masing organ perseroan tersebut memiliki tugas dan wewenang berbeda, sesuai fungsi jabatannya masing-masing. Namun, ketidakjelasan batasan fungsi jabatan tersebut sering kali mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain adanya benturan kepentingan, rangkap jabatan yang tidak tepat, maupun pelanggaran terhadap tugas & tanggung jawab kepengurusan perseroan sehari-hari. Buku ini membahas secara lengkap mengenai direktur, komisaris, dan pemegang saham, terkait fungsinya dalam perusahaan perseroan. Menjadi lebih lengkap dengan adanya pembahasan contoh kasus atas permasalahan yang sering terjadi disertai penyelesaiannya. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan komunikatif, buku ini dapat dibaca semua kalangan, baik organ perseroan, maupun pekerja, mahasiswa, para akademisi, serta pengusaha dan calon pengusaha. -VisiMedia-

Kini, UUPT mengatur mengenai keberadaan komisaris independen, komisaris
utusan, dan dewan pengawas syariah.514Komisaris independen diangkat
berdasarkan keputusan RUPS. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan
untuk ...

Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT

Adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam perseroan terbatas (PT) membuat keamanan kekayaan pribadi tetap terjaga. Namun, ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam menjalankan usaha dengan bentuk PT agar terbebas dari risiko hukum secara pribadi atau tanggung renteng. Bagaimana cara mempertahankan tanggung jawab terbatas tersebut dan menghindari risiko hukum yang mungkin menjerat? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dengan penjelasan yang lugas, buku ini sangat cocok dibaca oleh para pengacara, legal officer, pemerhati hukum perusahaan, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang
diangkat ...

Dari Titik Nol

5 Strategi Ampuh Menjadi Pengusaha Sukses

Pengusaha kecil dan menengah terbukti tangguh dalam menghadapi tekanan globalisasi. Buku Syahrial ini tidak menggurui, tetapi menunjukkan jalan praktis menjadi pengusaha muda yang tangguh dan sukses. (Fahmi Idris, Pengusaha Nasional dan Mantan Menteri Perindustrian) -VisiMedia-

Buku Syahrial ini tidak menggurui, tetapi menunjukkan jalan praktis menjadi pengusaha muda yang tangguh dan sukses. (Fahmi Idris, Pengusaha Nasional dan Mantan Menteri Perindustrian) -VisiMedia-

Panduan Lengkap: Panduan Lengkap, Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri adalah: a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan ...

Nikah siri apa untungnya?

Unregistered Islamic marriage according to Islamic law and national law in Indonesia.

Dalam bahasan ini, detail isi tentang aturan pernikahan secara umum tidak perlu
dibahas lagi, tapi yang perlu diungkap adalah sejumlah pasal yang dapat
dipergunakan untuk menganalisis hukum nikah siri. Seperti halnya perundang- ...