Sebanyak 86 item atau buku ditemukan

Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan

Perkara perdata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari masalah cerai, waris, wan prestasi, ketenagakerjaan, sampai hak kekayaan intelektual. Perkara perdata termasuk dalam ranah hukum privat karena sengketa yang terjadi disebabkan adanya perselisihan kepentingan antarsubjek hukum, yakni orang pribadi atau badan hukum. Kurangnya pengetahuan tentang hukum perdata membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata yang dihadapi. Buku ini ditulis berdasarkan praktik sehari-hari di lapangan dengan mengulas contoh-contoh kasus, dilengkapi contoh surat-surat yang dipergunakan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, buku ini bisa dijadikan panduan bagi masyarakat dalam menghadapi perkara perdata. Memahami Proses Mediasi di Pengadilan Tata Cara Pembuatan Surat-Surat yang Diperlukan (Perjanjian antara Klien dan Advokat, Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban atas Gugatan, Eksepsi, Replik, Duplik, & Rekonvensi) Pembuktian, Putusan, Prosedur Eksekusi, & Lelang Prosedur Pengajuan Gugatan Perdata serta Upaya Hukum Biasa & Luar Biasa Strategi Menghadapi Perkara Perdata Tanpa Advokat & Strategi Menghadapi Penyimpangan Para Penegak Hukum -VisiMedia-

... Pembubaran Perkawinan Pisah Meja dan Ranjang Kebapakan dan Asal
Keturunan Anak-anak Kekeluargaan Sedarah dan Semenda Kekuasaan Orang
Tua Penentuan, Perubahan, dan Pencabutan Tunjangan Nafkah
Kebelumdewasaan ...

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

S. 1908-522). Jika pemeriksaan saksi dilakukan di dalam sidang pengadilan,
maka dalam putusan disebutkan hari dan jam saksi-saksi tersebut didengar. ...
Jika salah satu pihak mohon perpanjangan tenggang waktu seperti dalam alinea
pertama dan kedua, maka hal ini segera ditentukan tanpa ada kemungkinan
upaya hukum lain. ... Setelah itu, mereka masing-masing akan bersumpah atau
berjanji menurut agama masing-masing, bahwa mereka akan memberikan
keterangan 564.

Undang-Undang HAM

... berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama
dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Undang-undang RI No.4 th 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Sistem penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman harus diganti
secara nasional karena tanah ... melakukan pembinaan dalam wujud
pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan
Visimedia 23.

Undang-undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja & Undang-undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu
lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh
sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya. 24.

KUHP;Kitab Undang-undang Hukum Pidana & KUHAP;Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(2) Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang
dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan
peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan
agama. (3) Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat
. Pasal 92 bis Yang dimaksud dengan pengusaha ialah tiap-tiap orang yang
menjalankan perusahaan. Pasal 93 (1) Yang dimaksud dengan nakhoda ialah
orang yang ...

UUD Negara Republik Indonesia 1945; Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya; Peraturan Perundang-undangan; Kabinet Kerja (Jokowi-JK)

PANCASILA UUD NRI TAHUN 1945 STRUKTUR KETATANEGARAAN RI • Lembaga Perwakilan Rakyat • Kekuasaan Kehakiman • Kekuasaan Pemerintahan • Badan Pemeriksa Keuangan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Jenis dan Hierarki • Fungsi Peraturan Perundang-undangan • Proses Pembentukan Undang-Undang • Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Pembentukan Peraturan Daerah • Judicial Review oleh MK dan MA ISTILAH-ISTILAH HUKUM KEPANGKATAN TNI-POLRI DAN TANDANYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PIMPINAN LEMBAGA NEGARA KABINET KERJA (JOKOWI-JK) -VisiMedia-

Sikap saling menghormati antar pemeluk agama, sehingga tercipta kerukunan
beragama di Indonesia. c. Menghormati kebebasan menjalankan ibadat menurut
agama dan kepercayaannya masing-masing. d. Tidak memaksakan suatu
kehendak agama tertentu kepada pemeluk agama yang lain. e. Negara
menjamin penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah
menurut agamanya. f. Bertoleransi dalam beragama. g. Pembentukan peraturan
perundang-undangan ...

Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa kesehatan sebagai
hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya
kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan
 ...

Panduan Lulus Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan 2015 Sistem CAT

8 Keunggulan Buku Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidik persembahan dari VisiMedia Pustaka: 1) Terdiri dari Paket Latihan Soal Seleksi CPNS yang Lengkap dan Bervariasi, Sofware tidak perlu diinstal, 2) Berisi soal-soal terpilih yang biasa keluar di seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, 3) Dilengkapi Tip dan Trik Mengerjakan Soal Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, 4) Dilengkapi 8 Langkah Rahasia Menaklukkan Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, 5) Dilengapi Daftar Berkas Administrasi Seleksi CPNS Metode CAT, 6) Dilengkapi Persiapan Sebelum dan Setelah Lulus Seleksi CPNS, 7) Dilengkapi Cara Menghitung Skor CPNS dan Nilai Ambang Batas Kelulusan Seleksi CPNS, 8) Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan Soal Seleksi CPNS. Seleksi Kompetensi Dasar: 1) Seleksi Wawasan Kebangsaan, 2) Seleksi Inteligensia Umum, 3) Seleksi Karakteristik Pribadi. Seleksi Kompetensi Bidang Kesehatan, Seleksi Psikotes dan Wawancara. CPNS, CPNS 2015, Seleksi CPNS, Tes CPNS CPNS Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dokter, Perawat, Bidan, CPNS Dokter, CPNS Perawat, CPNS Bidan, 2015 Download software simulasi CPNS Kementerian Kesehatan: http://visimediapustaka.com/component/content/article/55-info/486-software-simulasi-tes-cpns-kementerian-kesehatan-2015

A. Presiden B. Menteri Kesehatan C. Ikatan Dokter Indonesia D. Asosiasi Rumah
Sakit E. Konsil Kedokteran Indonesia 9. ... A. B. C. D. E. Pengelolaan kesehatan
Informasi kesehatan Kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat Peningkatan ...

Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf

Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf Organisasi perkantoran merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah fungsi yang saling berhubungan, saling memengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi. Dalam praktiknya, sistem tersebut diaplikasikan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengendalian, hingga penyelenggaraan pekerjaan secara tertib.Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengelolaan kegiatan perkantoran melalui manajemen perkantoran yang baik dan benar, meliputi pengelolaan berbagai sumber daya perkantoran, seperti sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana kantor, dan pemanfaatan teknologi peralatan kantor yang tersedia. Buku ini memaparkan cara mengelola berbagai sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi, sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi kemajuan dan pencapaian tujuan utama organisasi. Buku ini sangat cocok dibaca oleh Anda yang bekerja di bidang administrasi perkantoran, terutama dalam hal pembuatan keputusan.

MAN mungkin dapat menghubungkan fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar
hingga universitas, atau menghubungkan fasilitas kesehatan dari klinik,
puskesmas, posyandu hingga rumah sakit yang terletak dalam satu area
metropolitan ...