Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia

Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial

Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial? Para penentang berlindung pada argumen kelatahan ketimpangan selama pembangunan. Bahkan ketimpangan dinilai penting sebagai pelumas perdagangan dari wilayah maju ke wilayah tertinggal. Argumen semacam itu dipatahkan melalui penelusuran sejarah panjang ketimpangan sejak tahun 1820. Pembahasan diperlebar pada banyak konteks pembangungan nasional dan regional. Juga ditelusuri komparasi paradigma teoretis untuk memperluas cakrawala konseptual. Dari penelusuran yang mendalam dan luas disimpulkan ketimpangan seharusnya telah hilang dari bumi pertiwi. Ketimpangan yang terjadi saat ini menjadi masalah yang lebih kompleks, sehingga buku ini menyusun pemahaman dan kebijakan baru guna menanggulanginya.

Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial?

Indeks Kemandirian Desa

Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan

Di banyak negara-termasuk di Indonesia persoalan penting bukan pada kekurangan melainkan kesenjangan pengorganisasian data. Penyusunan data dalam Indeks Kemandirian Desa (IKD) disusun untuk mengukur hasil pembangunan sesuai amanat UU 6/2014 tentang Desa. Hailnya berupa pengukuran kemandirian desa menurut dimensi kemampuan sendiri, tanggungjawab bersama, dan keberlanjutan. Rincian indicator dikelompokkan menurut aspek kebutuhan dasar, pemerintahan desa, dan daya saing ekonomi. Buku ini menunjukkan sektor-sektor inti dan tambahan bagi pembangunan desa. Tingkat kemandirian desa berikut kebutuhan program pembangunan desa dirinci berdasarkan provinsi, tipologi kewilayahan, dan sektoral. Evaluasi kondisi masyarakat masa kini dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan pembangunan desa dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Penyusunan data dalam Indeks Kemandirian Desa (IKD) disusun untuk mengukur hasil pembangunan sesuai amanat UU 6/2014 tentang Desa.