Sebanyak 19 item atau buku ditemukan

Perbandingan politik Hukum Islam dan Barat

Syukur Alhamdulillah, buku Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat ini sudah selesai direvisi dan ditulis oleh penulis, dengan memperbarui data dan penggantian design cover yang disesuaikan dengan visualisasi image yang lebih dinamis. Dan, pada cetakan kedua buku yang ada di tangan pembaca ini telah diubah judulnya menjadi Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat. Penggantian judul buku ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan substansi isi dan perkembangan isu politik hukum di Indonesia maupun di ranah global. Pada mulanya buku ini merupakan bahan ajar yang penulis sampaikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri, Universitas Jayabaya Jakarta, dan kuliah umum pada program pascasarjana di beberapa perguruan tinggi/universitas. Sesuai saran dari beberapa kolega/akademisi, dengan menyadari bahwa materi isi buku ini masih sangat relevan dengan perkembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi di Indonesia, maka alangkah baiknya buku ini diterbitkan kembali dengan pembaruan substansi isi yang relevan dengan tantangan dinamika isu Òpolitik hukumÓ secara menyeluruh. Untuk maksud tersebut, penulis berusaha mengedit kembali beberapa catatan yang masih berserakan, sehingga jadilah buku seperti yang sekarang ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Kondisi seperti ini sama sekali tidak pernah diberikan oleh para khalifah pada
zaman Dinasti Ummayah, malah memasung para fukaha dan membatasi gerak
mereka yang berarti menentang kebijakan negara. Para Khulafa' Bani Abbasiyah
mendorong pada fukaha (para ahli hukum Islam) untuk melakukan kajian yang
lebih mendalam dan sungguh-sungguh terhadap berbagai masalah hukum
sehingga mengantar fikih ke puncak keemasannya dalam sejarah
perkembangannya.

Politik Hukum

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** ...

Nikah Beda Agama

Kenapa ke Luar Negeri?

SINOPSIS Nikah beda agama masih menjadi polemik di Indonesia. Masyarakat mengangap pernikahaniniterlarang menurut norma hukum (Islam). Namun, di ranah kultur hukum,masyarakat relatif longgar menyikapinya. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki nikah beda agama. Namun demikian, mereka menganggap fenomena nikah beda agama sebagai sesuatu yang wajar. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya mensahkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta melarang perkawinan antarpemeluk agama berbeda. Namun, hal ini tidak menghentikan keinginan warga untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan lain keyakinan. Menikah di luar negeri pun menjadi alternatif penyelesaian bagi mereka. Sejumlah negara dipilih untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, seperti Australia, Singapura, Hongkong, dan negara-negara Barat yang menganut model perkawinan sipil. Buku Nikah Beda Agama, Kenapa ke Luar Negeri? memotret fenomena pernikahan beda agama dari beragam perspektif. Ditulis dari hasil riset disertasi doktoral, buku ini mengupas nilai-nilai filosofis pernikahan di berbagai negara, aspek perundang-undangan ihwal pernikahan beda agama, legalitas hukum pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri, hingga respons masyarakat terhadap pernikahan beda agama dan para pelakunya. ENDORSEMENT “Buku ini sangat penting dan aktual. Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang selalu aktual. Ajaran resmi al-Quran dan Alkitab memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Namun Majelis Ulama Indonesia mengharamkannya. Juga dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengharamkannya. Bahkan keputusan final dari Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Perkawinan di luar negeri biasanya dilaksanakan bukan berdasarkan agama, tetapi wewenang sipil. Kini banyak orang Indonesia yang berbeda agamanya menikah di luar negeri. Buku Sri Wahyuni ini sangat aktual dan menarik untuk dikaji lebih mendalam.” —Dr. Martino Sardi, MA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

... tidak berkehendak untuk mencatatkan perkawinannya yang beda agama,
yang kemudian berakhir dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang
memenangkan gugatan Andi Vony, dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil
agar melaksanakan pencatatan perkawinan mereka.95 Tulisan lain yang
memuat penelitian tentang perkawinan beda agama di Indonesia yaitu dari Mina
Elfira yang meneliti di daerah Minangkabau. Tulisan ini diberi judul Not Muslim,
Not Minangkabau: ...

Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Di dalam buku ini banyak diulas mengenai konsepsi keadilan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar hukum positif. Keadilan Pancasila pada akhirnya menjadi batu uji hukum kepailitan di Indonesia. Buku ini dapat menjadi “jangkar” dan sekaligus “kompas” untuk menentukan akan dibawa kearah mana nantinya hukum kepailitan negeri ini.

Di dalam buku ini banyak diulas mengenai konsepsi keadilan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar hukum positif.

Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat

Buku ini, pada bagian pertama, menjelaskan perkembangan disiplin politik hukum dari masa ke masa sehingga menjadi suatu disiplin yang independen. Kemudian perbincangan berlanjut kepada berbagai sistem politik yang berkembang, menjadi dominan, dan kemudian runtuh dalam sejarah politik Islam di masa lalu. Dari sejarah tersebut, para pakar politik Islam menyaringdan memeras berbagai ajaran dan nilai Islam tentang politik, pemerintahan, dan hukum, kemudian memformulasikannya ke dalam berbagai konsep legislatif, yudi katif, dan eksekutif. Di antara konsep tersebut, yang kemudian menjadi pembahasan selanjutnya dan perbincangan inti dalam naskari ini, adalah: Kepala negara dalam kaitannya dengan konsep eksekutif; Ahlul Halli wal Aqdi, musyawarah, dan demokrasi dalam kaitannya dengan legislatif; dan Qadhi serta supremasi hukum dalam kaitannya dengan yudikatif.Ê--- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu
dibentuk standar-standar dasar sosial ... Jimly Asshiddiqie 8 merumuskan 12
prinsip pokok yang harus dimiliki suatu negara di zaman sekarang sebagai pilar
... Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (welfare rechsstaat). 12.
... Konsep negara dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh sarjana barat
yang.

Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah

Buku ini membahas hukum investasi pada pasar modal syariah dengan titik berat pada aspek legal dalam aplikasinya. Dengan demikian, fokus pembahasan buku ini adalah tentang berbagai aturan hukum mengenai investasi pada paasr modal syariah dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di pasar modal, baik berupa undang-undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Prof. DR. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. ASPEK HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. ASPEK HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA.

Peranan Hukum dalam Pembanguna Ekonomi

Pemahaman yang baikÑteori dan praktikÑtentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; sebaliknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan. Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal system, karena melibatkan segala aspek kehidupan masyarakatÑseperti ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk aspek kejahatan (crime). Dan, salah satu dampak dari globalisasi yaitu terjadinya liberalisme perdagangan dan investasi dari negara maju ke negara berkembang; dan arus sebaliknya. Kehadiran buku ini memberikan informasi penting mengenai perkembangan penataan aspek hukum ekonomi pembangunan, baik lingkup hukum ekonomi regional (daerah) dan nasional maupun hukum ekonomi internasional. Melihat konten dan substansi pembahasannya, buku teks ini sangat dianjurkan tidak hanya untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen/pengajar I Imu Hukum, tetapi juga penting bagi para praktisi hukum, pebisnis, dan umum. Poin penting dari buku ini, antara lain: 1. Hubungan hukum dengan ekonomi; tentang hukum ekonomi.2. Arah pembangunan hukum dan ekonomi nasional. 3. Peranan hukum dalam pembangunan: sebagai a tool of social engineering and social control; alat kontrol pembangunan; sarana penegak keadilan; dan sarana pendidikan masyarakat. 4. Peranan hukum dalam globalisasi ekonomi: aspek globalisasi dalam perubahan hukum; pembinaan hukum nasional di era globalisasi. 5. Peranan hukum dalam investasi: hukum investasi otonomi daerah; hukum investasi berdasarkan syariah. 6. Hukum lembaga keuangan internasional: pengaruh lembaga ekonomi internasional; keberadaan WTO, IMF, World Bank, perusahaan multinasional, dan Military Industrial Complex. 7. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi: dasar hukum otonomi daerah; politik hukum otonomi daerah; segi positif dan negatif otonomi daerah; tentang utang luar negeri. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Pemahaman yang baikÑteori dan praktikÑtentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ...

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sejarah perjalanan sembilan hakim Konstitusi memberi warna ketatanegaraan
Indonesia dengan mengabulkan permohonan untuk menguji Undang-Undang
Nomor 14 Tahun ... Penyiaran 27-12-2002Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 6.

Action Research

Teori, model dan aplikasinya

Kajian ini merupakan eligibilitas suatu penelitian tindakan (action research) untuk digunakan dalam ndidikan, baik pada jenjang pendidikan sarjana, magister, maupun doktoral. Mencakup puluhan modeL penelitian tindakan yang kemudian dikaji dan ditelaah lebih mendalam, yang pada akhirnya tersusun dalam suatu pokok pembahasan action research atau model penelitian tindakan. Cakupan isi buku dalam delapan bab ini membahas berbagai topik penting model action research: memahami penelitian tindakan; jenis penelitian tindakan; model-model pelaksanaan penelitian tindakan; identifikasi fokus penelitian dan pencarian informasi awal; perencanaan penelitian; teknik pengumpulan data; menganalisis data; dan menulis penelitian tindakan. Buku pegangan utama (textbook) ini direkomendasikan untuk berbagai aksi penelitian yang dilakukan lembaga riset ilmiah dan sosial-politik, kalangan LSM, organisasi/ perusahaan, dosen LPTIK, mahasiswa, guru, dan kalangan umum yangtertarik melaksanakan action research -PrenadaMedia-

  • ISBN 13 : 6027985801
  • ISBN 10 : 9786027985803
  • Judul : Action Research
  • Sub Judul : Teori, model dan aplikasinya
  • Pengarang : Muhammad Yaumi,   Muljono Damopolii,   Dr. Muhammad Yaumi,   M.Hum.,   M.A.,   M.Hum.,   M.A.,   M.Hum.,   M.A.,  
  • Kategori : Study Aids
  • Penerbit : Prenada Media
  • Klasifikasi : 001.4
  • Call Number : 001.4 DR. a
  • Bahasa : id
  • Tahun : 2016
  • Halaman : 224
  • Halaman : 224
  • Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=X-IuDwAAQBAJ&source=gbs_api
  • Ketersediaan :
    2017-34335-0023
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0022
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0021
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0020
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0019
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0018
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0017
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2017-34335-0016
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-9
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-8
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-7
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-3
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-15
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-14
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-13
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-12
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-11
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-10
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-2065-1
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-1970-6
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-1970-5
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-1970-4
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
    2015-00189-1970-2
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Educational Research: An Introduction. Boston: Pearson Education, Inc. Harela,
Guershon & Koichu, Boris. 2010. “An Operational Definition of Learning”. Journal
of Mathematical Behavior, 29, h. 115124. Johnson, P. & Duberley, J. 2000.