Sebanyak 91 item atau buku ditemukan

69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia

Sejak Orde Baru berdiri hingga Orde Reformasi sekarang ini, hukum Indonesia bak kisah sinetron televisi. Panggung meja hijau menampilkan tangis, ketidakadilan, dan skenario-skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti. Orang-orang kecil selalu mudah diadili dan dihukum. Hukum terkesan pilih kasih. Buku ini mengetengahkan kasus-kasus hukum yang mengguncang Indonesia sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi. Mulai dari kasus korupsi triliunan rupiah hingga kasus pencurian yang hanya bernilai ribuan rupiah. Dari konflik agraria sampai dengan konflik SARA. Buku ini juga memuat kronologis peristiwa setiap kasus hukum yang terjadi. salam RAIH ASA SUKSES

Sejak Orde Baru berdiri hingga Orde Reformasi sekarang ini, hukum Indonesia bak kisah sinetron televisi.

Keberadaan lembaga gadai dalam masyarakat Aceh

suatu penelitian di Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie : [pro]gram perlatihan penelitian angkatan XI

Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan

Perkembangan hukum lingkungan dewasa ini begitu cepat ini ditandai dengan begitu cepatnya perubahan peraturan perundangundang di bidang lingkungan hidup dan teori atau konsep mengenai kemajuan hukum lingkungan khususnya di Indonesia, dengan hadirnya buku ajar ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca dan menambah referensi buku-buku hukum lingkungan yang sebelumnya ada. Dan bermanfaat kepada penulis sendiri dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ajar ini dapat menjadi inspirasi pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang akan datang untuk melakukan pengkajian dalam perkembangan hukum lingkungan khususnya di Indonesia. [Buku Ajar, Kuliah, Hukum, Lingkungan, Aditia Syaprillah, borneo, tarakan ]

... (alternative dispute resolution) - Berkaitan dengan hukum acara di Pengadilan
Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hak gugat, gugatan perwakilan,
pembuktian, pertanggungjawaban perdata, negosiasi dan mediasi lingkungan. d
.

Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)

Organ negara yang memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah organ negara pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

... disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa
adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan ... Oleh karena hal tersebut tidak diatur
maka menurut penulis hukum acara yang berlaku adalah sama dengan hukum ...

Dinamika Hukum Islam Indonesia

Dengan membaca buku ini, pembaca didorong untuk memahami serta mengkaji serta mengetahui seluk beluk tentang hukum Islam secara umum maupun khusus meliputi aspek perkembangan hukum Islam pada kehidupan bernehara secara privat maupun publik. Buku ini sangat penting dibaca oleh masyarakat, dosen, penasihat hukum, dan mahasiswa/i Fakultas Hukum di Indonesia. - See more at: http://deepublish.co.id/penerbit/buku/947/Dinamika-Hukum-Islam-Indonesia#sthash.r02Yq1os.dpuf

Dengan membaca buku ini, pembaca didorong untuk memahami serta mengkaji serta mengetahui seluk beluk tentang hukum Islam secara umum maupun khusus meliputi aspek perkembangan hukum Islam pada kehidupan bernehara secara privat maupun publik.

Transaksi Bisnis Saham & penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Referensi penting yang ada di tangan pembaca ini menyajikan dan mengulas seluk-beluk transaksi bisnis saham, bagaimana pelaksanaan jual-beli dan pembebanan saham sebagai jaminan utang yang ada di masyarakat; serta aspek hukumnya, yakni penyelesaian sengketa bisnis saham jika terjadi wanprestasi atas perjanjiannya dengan penyelesaian melalui pengadilan. Topik utama konten buku ini, di antaranya membahas: pengertian, jenis, dan kedudukan saham; saham dalam hubungannya dengan modal perseroan; jual-beli saham; jaminan utang untuk barang bergerak; gadai saham; fidusia saham; serta penyitaan dan pelelangan saham. -PrenadaMedia-

Referensi penting yang ada di tangan pembaca ini menyajikan dan mengulas seluk-beluk transaksi bisnis saham, bagaimana pelaksanaan jual-beli dan pembebanan saham sebagai jaminan utang yang ada di masyarakat; serta aspek hukumnya, yakni ...

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sejarah perjalanan sembilan hakim Konstitusi memberi warna ketatanegaraan
Indonesia dengan mengabulkan permohonan untuk menguji Undang-Undang
Nomor 14 Tahun ... Penyiaran 27-12-2002Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 6.

Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia

Dalam buku ini yang berjudul Edisi Revisi Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi dikupas tahap demi tahap secaramendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai di tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunakan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan realitas sosial yang ada di dalam praktik beracara. Penulis menghadirkan proses peradilan pidana tidak hanya sebuah konsep hukum saja, tetapi lebih dari itu. Buku ini sangat berguna dan dapat dibaca oleh anggota kepolisian, mahasiswa, penasihat hukum, dan masyarakat umum yang mencari keadilan. Irjenpol. Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., S.H., M.M., MBA. (Guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan PTIK) Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca tidak saja bagi kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan mahasiswa yang ingin memahami secara mendalam hukum beracara secara utuh. Penulis juga mencoba memaparkan dalam kemasan yang berbeda dengan cara membandingkan berbagai pendekatan dari sudut pandang ilmiah yang terdapat dalam praktik beracara, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan yang banyak kita temukan kejanggalan dalam memeriksa tersangka ataupun terdakwa serta penggugat dan tergugat. Dr.(C) Yoyon Darusman, S.H., M.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang). - RAIH ASA SUKSES -

Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang
merupakan alat bukti sempurna. ... yang berlandaskan dan dijiwai oleh
Pancasila dan UUD 1945, memang sudah lama dinanti-nantikan oleh seluruh
rakyat Indonesia.