Sebanyak 14 item atau buku ditemukan

Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia

Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan

Pendidikan Bahasa Indonesia

Membangun Karakter Bangsa dengan Memartabatkan Bahasa Indonesia

dapat dipisahkan dari MPK dalam susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi di
Indonesia. i (3) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang kurikulum Inti :
Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila
, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah
Pegembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap
program studi/kelmpok program Studi. - (4) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No
. 43/Diktil Kep/2006 tentang ...

Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkotik

Trafficking of women in drugs trade syndicate in Indonesia.

Kedua membahas pengalaman korban dalam proses peradilan di pengadilan
dan penerapan hukum pidana formal terhadap mereka. Di samping itu, pada
bagian dua ini akan dibahas bagaimana dampak penerapan hukum, dan sejauh
mana perempuan memiliki akses pada hukum dan keadilan. 4.1 Analisis
terhadap Vonis Pengadilan Pengedaran Narkotika Berdasarkan vonis yang
dijatuhkan, tampak bahwa sistem hukum tidak mengakomodasi pengalaman
perempuan dalam ...

Komunikasi pemberdayaan

Role of mass media communication in the community development in Indonesia; volume commemorating the 40th anniversary of Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD.

Hal ini terkait dengan alasan ekonomi-politik bisnis media. Bagi media massa
yang sedang bergeser menjadi bisnis media, penonton atau pembaca bukan
lagi tujuan, melainkan tambang emas bagi media. Target utamanya bukan lagi to
in- form, to educate, dan to entertain, seperti yang dicita-citakan, melainkan
bagaimana menciptakan tambang laba dari hasrat pemirsa / pembaca. Jalan
pintasnya ialah dengan memainkan wilayah basic instinct manusia yang bersifat
libidinal.

Akses Keadilan dan Migrasi Global

Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab

Mereka diinginkan karena beragama sama, rajin bekerja, patuh, dan mau dibayar murah. Akan tetapi dalam waktu yang sama mereka ditempatkan sebagai orang yang berbeda, di-liyan-kan, dilekati stereotipe dan stigma sebagai perempuan murahan, terbelakang, dan bodoh. Mengapa? Karena mereka berasal dari ras, etnik, nasionaliti, kelas yang berbeda, dan perempuan! Tanah Arab sebagai tujuan kerja memang menjadi pilihan mereka, karena berbagai harapan yang terkait dengan identitas religiositas. Tanah Arab dipandang sebagai Tanah Harapan, Tanah Suci, Namun mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang konteks sosial dan budaya Arab, suatu pengetahuan yang sangat penting sebelum berangkat. Di samping tentu saja ketiadaan pengetahuan tentang hukum yang bisa diakses untuk melindungi mereka di negara tujuan. Mereka menjadi terkejut karena ternyata justru di Tanah Harapan, mereka tidak memperoleh kesempatan bahkan untuk bersembahyang lima waktu, suatu praktik keagamaan yang biasa mereka lakukan di kampung halaman. Beban kerja yang berlebihan dan jam kerja yang panjang adalah salah satu kenyataan yang harus mereka hadapi. Perjalanan migrasi bukan hanya persoalan tarikan remitansi yang begitu kuat, tetapi juga merupakan konstruksi kelindan sosial yang terbangun di antara perempuan dengan berbagai pihak yang terkait dalam “bisnis migrasi”. Migrasi para perempuan telah menciptakan mata rantai kehidupan bagi banyak orang sejak dari kampung halaman sampai negara tujuan. Konstribusi mereka di pasar global berupa menggantikan peran produksi dan reproduksi perempuan di negara kaya. Karena keberadaan mereka, perempuan di negara kaya bisa melepaskan diri dari peran-peran tradisional selama berabad-abad, dan bisa menikmati dunia materi: barang, jasa, dan peluang-peluang, yang disediakan oleh ekonomi modern global. Konstruksi budaya dan hukum tentang “siapa perempuan pekerja domestik” itu merefleksikan akses keadilan bagi mereka. Keadilan tidak identik dengan konteks “berhasil”, yang dimaknai secara sempit dan dangkal sebatas “membawa pulang gaji dengan selamat”. Keadilan substansial adalah memberi perlindungan hukum dan menjamin hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang bekerja. Studi ini mengkaji akses keadilan bagi perempuan pekerja migran domestik, dengan keempat pilarnya: (1) tersedianya hukum yang menjamin keadilan, (2) pengetahuan hukum, (3) identitas hukum, dan (4) bantuan hukum.

Bahkan, almarhum Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed berpendapat bahwa
baik laki-laki maupun perempuan harus berperan dalam masyarakat. Zayed
mengakui bahwa ... Islam mengakui hak perempuan, dan mendorong
perempuan untuk bekerja di semua sektor selama mereka diberi penghargaan
yang seharusnya. Peran dasar ... Laporan SIGI (Indeks Institusi Sosial dan
Gender), Persamaan Gender dan Institusi Sosial di Uni Emirat Arab, 2008. 24
Anonim, “Status ...

Buku Cerdas UUD & Amandemen Perubahannya

Dilengkapi Kabinet Kerja 2014-2019

Penyusunan buku yang diterbitkan oleh Vicosta Publishing ini diprioritaskan untuk memudahkan semua orang, terutama Pelajar dan Mahasiswa untuk mendapatkan informasi akurat dan ringkas. Sehingga dari buku kecil ini saja bisa didapatkan banyak kegunaan dan manfaat, selain efisiensi bentuk dan ketebalan buku yang mudah dibawa kemana pun anda pergi, juga efisiensi waktu belajar, karena semua sudah lengkap di dalam buku ini. Dan demi menambah kelengkapan isi buku, dalam buku ini juga dilengkapi beberapa informasi tambahan yang berbeda dan tidak ditemukan dalam buku lain yang sejenis. Harapannya adalah buku ini menjadi buku terlengkap, baik itu informasi inti dan juga informasi tambahan. Selain untuk bahan belajar, buku ini juga layak menjadi buku simpanan atau koleksi karena kelengkapan isi bukunya. Maka buku ini bisa dipergunakan kapan dan dimana pun anda membutuhkannya. Inilah satu-satunya buku yang anda butuhkan, silahkan bandingkan dengan buku-buku lainnya yang sejenis. -Lembar Langit Indonesia Group-

Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan dalam berbagai upacara
adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan
tradisional Minangkabau secara umum, masing-masing daerah di Minangkabau
memiliki ...

Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan

Konsep mengenai waris dan apa sebenarnya hukum waris, khususnya waris Islam, mendapatkan ujiannya dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang sudah dianggap baku, ternyata dalam praktiknya dapat dimusyawarahkan, bersifat cair, dan mendapatkan makna baru. Pemaknaan tentang waris sangat beragam, tidak hanya karena hukumnya beragam, tetapi juga budaya, sistem pemaknaan, kelas yang beragam, dan juga perspektif gender. Realitas pluralisme hukum dapat ditunjukkan bukan hanya karena keberadaan beberapa sistem hukum dalam isu waris, tetapi juga adanya saling pengaruh, adopsi atau sebaliknya kontestasi, di antara berbagai sistem hukum tersebut dalam praktik pembagian waris. Masing-masing sistem hukum: hukum negara, adat, agama, dan kebiasaan, kehilangan garis demarkasinya secara tegas. Terdapat pengaruh dari praktik kebiasaan yang sangat dinamis terkait waris yang berlangsung di negara-negara Islam Asia Tenggara, terhadap praktik waris di Indonesia. Masing-masing hukum bukanlah entitas yang batasnya jelas. Hal ini sejalan dengan pemikiran modern dalam teori pluralisme hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan globalisasi masa kini. “Buku Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan yang ditulis oleh Prof Sulistyowati Irianto hadir pada waktu yang tepat, yaitu ketika kesetaraan dan keadilan jender semakin menjadi kebutuhan Masyarakat mengingat peran penting perempuan di dalam rumah maupun di ruang publik yang tidak kalah dibandingkan peran kaum laki-laki. Isu pewarisan bagi perempuan, baik sebagai janda atau anak perempuan, terus menimbulkan perdebatan hingga hari ini. Pertanyaan mengapa perempuan harus dibedakan dari laki-laki dalam hak waris adalah persoalan nyata yang coba dijawab dalam buku ini melalui penelitian terhadap keputusan-keputusan yang dibuat di Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung. Membaca buku ini penting bagi para perempuan, masyarakat umum, dan para hakim untuk memahami konteks perjalanan hukum waris di Indonesia guna memberi keadilan bagi para ahli waris.” Ninuk Mardiana Pambudy, Wakil Pemimpin Redaksi harian KOMPAS “Dalam iklim politik global dan lokal saat ini di mana pembakuan kategori-kategori sederhana sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat proses pengasingan dan pengucilan sosial, buku ini merupakan suatu sumbangan mahapenting untuk memperdalam pandangan kita tentang pluralisme hukum terutama dalam berbagai sengketa waris, yang dilandasi keragaman kontekstual. Kita disadarkan akan peran aktor-aktor hukum yang berbeda sehingga kontestasi dan negosiasi merupakan dinamika yang mewarnai praktek hukum di tingkat yang berbeda-beda. Kita diberi pula pencerahan mengenai peran kaum perempuan sendiri dalam hubungan dengan anggota keluarga mereka maupun pandangan mereka tentang proses pengadilan, saat terjadi sengketa waris. Buku ini patut dibaca, selain oleh praktisi hukum, ilmuwan, aktivis maupun pejabat negara, juga oleh masyarakat umum.” Ratna Saptari, dosen Universitas Leiden. “Buku ini berbicara tentang hukum waris yang ditelaah darisocio-legal studies dengan perspektif gender. Obyek kajiannya adalah warisan. Pendekatan pluralisme hukum digunakan untuk menunjukkan bagaimana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat bertemu, saling berharmoni, bernegosiasi, atau berkontestasi. Konstelasi pluralisme hukum dikaji secara mendalam di sini. Kajian lintas disiplin yang sangat komprehensif ini penting untuk dibaca oleh para hakim, mahasiswa dan praktisi hukum, para pakar dan mahasiswa sosiologi, juga para ahli dan praktisi gender.” Muhajir Darwin, Guru Besar Fisipol UGM.

Hal ini sejalan dengan pemikiran modern dalam teori pluralisme hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan globalisasi masa kini. “Buku Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan yang ditulis oleh ...

Metode Peneltian Hukum

Konstelasi dan Refleksi

Konstelasi dan refleksi adalah dua kata kunci dalam memahami setiap medan telaah. Konstelasi berfungsi mendudukkan persoalan sehingga keluasan latarnya menjadi terpaparkan. Sementara itu, refleksi memuat kontemplasi bahkan sampai pada nilai-nilai tertentu, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pemikiran yang lebih bernas dan mumpuni guna menjawab problema-problema kontekstual. Metode penelitian hukum adalah salah satu dari banyak medan telaah yang perlu dikonstelasi dan direfleksikan, mengingat dinamika yang melanda disiplin hukum pasca-abad ke-19. Arus utama (mainstream) positivisme hukum selama ini telah menempatkan penelitian hukum dalam posisi yang serba-kikuk dan monolitik tatkala harus berhadapan dengan dinamika tersebut. Sementara itu, tuntutan konstektualitas penelitian hukum justru makin menggebu dan terus menggugat kapabilitas ilmu hukum (dalam arti luas) untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dua belas bab dari buku ini tidak saja menawarkan panorama hasil pemetaan ragam pemikiran hukum dengan segala konsekuensi metodologisnya, melainkan juga merefleksikan hasil konstelasi itu dalam tawaran pendekatan yang relatif baru, yaitu penelitian sosiolegal. Kesalahpahaman atas penelitian sosiolegal, yang lazim menghinggapi para penstudi hukum "konvensional", coba untuk diluruskan dalam paruh kedua buku ini. Tulisan-tulisan dalam bagian ini mampu mendeskripsikan dengan sangat kaya tentang sepak terjang metode penelitian sosiolegal dalam melahirkan varian-varian pendekatan baru, yang secara metodologis merupakan buah kolaborasi antara metode penelitian hukum konvensional dan metode penelitian hukum berperspektif kemasyarakatan.

Konstelasi dan refleksi adalah dua kata kunci dalam memahami setiap medan telaah. Konstelasi berfungsi mendudukkan persoalan sehingga keluasan latarnya menjadi terpaparkan.