Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik ...

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. #UndangUndang #UndangUndangPemda #Peraturan #PeraturanPemerintah #PemerintahanDaerah #DPRD #Pemerintah Daerah #KepalaDaerah #APBD #SejarahUndangUndangPemda

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat
atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan
tugas ...

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-

Pasal 56 Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (1) (1) (2)
Pasal ...

3 Kitab Utama Hukum Indonesia

Berisi: KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata. Biasanya, penyususnan KUHP hanya digabung dengan KUHAP karena keduanya saling berkaitan. Penggabungan peraturan utama dari hukum pidana ini dengan KUH Perdata dimaksudkan untuk mempermudah para pengguna atau pembaca buku ini dan demi kepraktisan. Buku ini menjadi lengkap karena memuat semua perubahan, undang-undang, dan perturan terkait KUHP, serta glosarium istilah hukum Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum, dalam praktik hukum di Indonesia. -Visimedia Pustaka-

Moeljatno. (2001). KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cetakan Ke-21.
Jakarta: Bumi Aksara. Solahudin. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt). Jakarta: Visimedia.

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

S. 1908-522). Jika pemeriksaan saksi dilakukan di dalam sidang pengadilan,
maka dalam putusan disebutkan hari dan jam saksi-saksi tersebut didengar. ...
Jika salah satu pihak mohon perpanjangan tenggang waktu seperti dalam alinea
pertama dan kedua, maka hal ini segera ditentukan tanpa ada kemungkinan
upaya hukum lain. ... Setelah itu, mereka masing-masing akan bersumpah atau
berjanji menurut agama masing-masing, bahwa mereka akan memberikan
keterangan 564.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga dilengkapi sejarah hukum pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait KUHP dan KUHAP. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum pidana di Indonesia. Hadirnya buku ini akan menambah referensi Anda dalam bidang hukum pidana di Indonesia. -VisiMedia-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 69 (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, dipidana dengan pidana
 ...